Islam Come's With Peace

We Are Moeslem Comunity

Aristotle Quote of the Day

REVOLUSI IRAN

REVOLUSI ISLAM IRAN : SEBUAH KENISCAYAAN POLITIS DAN TEOLOGIS

Oleh : Lato Hardi

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, Iran, sebelum revolusi tahun 1979 yang menggulingkan dinasti Pahlevi, adalah bangsa yang mempunyai bentuk pemeritahan model monarki. Sejak jaman Cyrus yang mendirikan kerajaan Archaemenia pada era kuno dan Dinasti Safawi serta Dinasti Qajar, sistem pemerintahan yang ada saat itu adalah monarki. Sebenarnya Dinasti Qajar sudah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang mengarah pada bentuk pemerintahan yang lebih demokratis melalui Revolusi Konstitusional tahun 1906, akan tetapi dinasti yang menggantikan, yakni dinasti Pahlevi mengingkari konstitusi itu dan cenderung pada bentuk pemerintahan monarki-absolut.[1]

Revolusi Iran 1979 merupakan sesuatu yang monumental dalam sejarah Iran, bahkan sejarah umat Islam atau sejarah dunia, karena tradisi absolutisme politik dalam sistem pemeritahan monarki dapat diganti dengan sistem pemerintahan ulama bercampur dengan sistem demokrasi modern. Peristiwa penting itu sudah selayaknya mendapat apresiasi yang cukup memadai melalui kajian dan penelitian yang mendalam, untuk mendapatkan gambaran peristiwa yang komprehensif dan otentik. Maka, langkah pertama dalam mengkaji tentang revolusi Iran adalah menelisik jauh ke belakang sejarah Iran yang panjang dan berliku. Revolusi yang terjadi pada tahun 1979 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri dan a-historis. Revolusi itu mempunyai akar geneologis dalam sejarah revolusi Iran pada masa silam dan sejarah bangsa itu yang kaya dan komplek.

B. SEKILAS LINTASAN SEJARAH ISLAM IRAN

Seiring dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan modern pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19 di Barat, maka tak pelak lagi wilayah teritorial Islam, Mesir, Iran, India-Pakistan maupun Turki pun terkena imbasnya. Melalui jalan

kolonialisasi maupun imperalisme, Barat menjalankan "tugas mulianya", penyebaran ide-ide modern ke dalam masyarakat Islam.

Iran memiliki akar sejarah pada kerajaan Safawiyah (Persia) adalah merupakan basis utama penganut Syi'ah, khususnya Syiah Imamiyah/ltsna 'Asyariyah. Sebagai sebuah aliran. Syi'ah sesungguhnya lebih banyak bersifat quietisms[2] (kecenderungan untuk diam dan apolitis) ketimbang ikut berpartisipasi dalam ranah politik sejarah yang terbentang ke belakang sebenarnya dimulai semenjak pasca Ali ibn Abi Thalib (Imam Pertatna Syi'ah). Syi'ah merupakan aliran yang terbentuk setelah kekalahan, dalam ranah politik. Adalah Hasan ibn Ali (Imam kedua) yang ketika itu menjadi pemimpin meletakkan seluruh kekuasaannya secara paksa dari Bani Hasyim ke Mu'awiyah/Bani Umayyah. Begitupun dengan kekalahan Husain (penerus kepemimpinan keluarga Hasyimiyah) secara politik maupun militer dalam peristiwa Karbala. Sejak itulah tradisi quietisms memainkan peranannya, khususnya pada "masa Ali_Zainal-Abidin (38 H/658 M-94 H./712 M.), putra Husein yang berhasil melarikan diri dari peristiwa Karbala. Masa-masa Imam Muhammad al-Baqir (676-732 M.) dan Imam Ja'far al-Shadiq (699-765 M.) dapat kita katakan sebagai masa perkembangan keilmuan di kalangan SyTah yang mencapai titik kulminasi pada kodifikasi fikih Syi'ah aliran ini, yang sering disebut sebagai Mazhab Ja'fari. Berbeda dengan saudaranya, Zaid ibn Zaina al-Abidin (saudara Imam al-Baqir, pendiri mazhab Zaidiyyah), ia dikenal sebagai oleh doktrinnya yang mengharuskan seorang imam menentang rezim yang tidak sah. Seiring nyanyian lirih di tepi renjana, waktu terus berjalan sampai masa Imam Mahdi yang dipercayai sebagai sang Mesisas. Dengan demikian, sejak menghilangnya Imam Mahdi hingga kembalinya nanti, golongan Syi'ah hanya bisa menunggu kebangkitan kaum mustadh 'afin melalui seruan Imam Mahdi. Hal ini diperkuat oleh ajaran Syi'ah tentang taqiyyah (menyamarkan keyakinan/ke-syi'ah-an mereka) yang dapat menyelamatkan mereka dari rezim politik. Walaupun sejarah membuktikan bahwa Syi'ah pemah mempunyai dinasti yang besar dinasti Buwaihiyyah (932-1062 M.) dan Syafawiyyah (1501-1722 M.), tetapi kenyataannya dua dinasti tersebut bukanlah pure didirikan oleh kaum Syi'ah untuk mereguk kue kekuasaan. Dalam proses pendirian dinasti tersebut, para ulama tidak terlibat secara aktif, peran ulama semakin kentara setelah mereka merasa peri.; mejigakomodasi mereka dalam struktur politik. Para penguasa berusaha memperkecil sekup kekuasaan ulama dengan memposisikannya hanya sebagai pemimpin spiritual. Dan rasanya peran (mufti atau Qadhi) irupun diterima taken for granted oleh para ulama, mengingat bahua sebelum munculnya imam Mahdi ranah poltik adalah di luar meinstrim mereka. Dengan demikian ongkos yang harus dibayar ulama adalah memberikan legitimasi tak langsung kepada penguasa.

Adalah aliran Akhbariyyah (berasal dari kata akhbar yang berarti tradisi atau hadist) pada 1623 M. Mercl.a mernegang prinsip bahwa ulama. tidak mempunyai otoritas untuk melakukan ijtihad dan atau mengeluarkan hukum. Peran mereka hanya untuk mentransformasikan tradisi Rasul dan para Imam yang dianggap universal. Berbeda dengan Akhbariyyah, golongan Ushuliyyah (penekanan terhadap prinsip-prinsip fundamental dan selebihnya memberikan ruang ijtihad) berpendapat bahwa sesungguhnya ulama mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan ijliliad terhadap persoalan-persoalan zaraan tcrsebut. Golongan ini berhasil merebut supremasi kepemimpinan umat Syi'ah dari tangan kaum Akhbariyyah setelah bertarung selama dua abad. Kemenangan ini membidani lahimya kristalisasi peran ulama di tengah masyarakat sebagai pemimpin dan pada saat yang sama peran ulama mendapatkan rumusan yang konkret. Disini pulalah urusan keduniaan ulama mulai terbayang. Hingga tibalah peristiwa penting dalam sejarah Iran modern yang djsebut sebagai Revolusi Konstitusipnal (1905-1911 M.). Revolusi ini merupakan hasil koalisi antara kaum nasionalis yang didukung oleh ulama-politisi yang waktu itu dikuasai oleh Dinasti QajaT"(1785-1925) agar mau menerima dan megakui konstitusi untuk membatasi kekuasaannya. Suara ulama terpecah mejadi dua bagian, yang setuju dan yang menolak. Penolakan ulama bukan ingin memberikan legitimasi atas seluruh otoritas penguasa, mereka hanya menolak konsep ekstra-syari'ah (yang menurut mereka kepanjangan tangan nasionalis sekuler.[3]

Tetapi pada kenyatannya, Dinasti Qajar digantikan Dinasti Pahlevi (1925-1979) dan secara nyata belum ada penfflgkaTan"Regiatari politik ulama. Hingga pada 1920-an, seorang ulama yang bernama Ayatullari Abdul Karim Hairi mendirikan kota Qum sebagai pusat keagamaan kaum syiah. Pada masa Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Buruji yang merupakan mujtahid mutlak (diterima semua kalangan Syi'ah), Qum pun menjadi pusat kegiatan keagamaan yang sangat makmur dan menjadi pusat keilmuan yang independen, serta tidak bergantung pada subsidi pemerintah dan berhasil menghimpun murid. Meskipun demikian, Ayatullah Buruji dianggap masih cenderung quietis secara politik.

Situasi seperti ini berlangsung hingga tampilnya seorang ulama muda diantara murid Buruji yang kemudian terbukti mampu mengubah peta Iran bahka peta Syi'ah. Dialah Ayatullah Khameini. Ada beberapa hal yang mesti disebutkan sebagai faktor meledaknya dan mengantarkannya kepada kesuksesan memimpin revolusi Islam di negeri Merak tersebut. Perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya Iran di bawah rezirn Pahlevi telah ikut mematangkan terjadinya revolusi tersebut. Termasuk di dalamnya ketegangan antara si kaya dan si miskin dan ketiadaan kebebasan politik, merajalelanya dinas rahasia Iran (SAVAK) dan diikuti oleh derasnya laju westernisasi. Di atas itu semua, quietisismelah yang sebenarnya ingin didobrak oleh para ulama pra-revolusi.. Bagi Akbar S. Ahmed kemenangan akhif Khomaini atas rezim Shah dapat dikatakan sebagai puncak keberhasilan gerakan ulama Saffawiyyah dalam mencapai kekuasaan.[4]

C. REVOLUSI KONSTITUSI DAN REVOLUSI ISLAM

Pertanyaan pertama yang biasanya muncul_ketika membicarakan_revolusi Islam Iran adalah apakah peristiwi_ini adalah revolusi keagamaan, politik, sosial, ekonomi_atau_apa? Beragam analisis di berikan untuk menunjukkan akar-akar revolusi, tapi menurut hemat penulis, agaknya penelitian Nikkie R. Kiddielah yang paling komprehensif. la mengatakan bahwa revolusi Islam Iran tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut, melainkan sudut-sudut itulah (keagamaan, politik, sosial dan ekonomi) yang mempengaruhi ledakan peristiwa tersebut .

Revolusi Islam Iran sering disebut sebagai salah satu pemberontakan rakyat yang terbesar dalam panggung sejarah umat Islam? Bagi sebagian kalangan, revolusi Islam Iran pada 1978-1979 merupakan contoh murni_Islam politis, “fundamentalisme Islam". Penekanan pada identitas dan keaslian budaya, partisipasi politik dan Keadilan sosial disertai pula dengan penolakan baratisasi, otoritarianisme pemerintahan dan pembagian kekayaan yang tidak merata. Tetapi lebih dari itu, revoIusi Islam_Iran_adalah peristiwa unik yang pernah terjadi di tubuh Islam. Karena terdapat di sana-sini konsep yang agakhya tumpang tindih antara Islam yang diwakili oleh ulama sebagai pemimpin spiritual dan temporal di satu sisi dan demokrasi di sisi lain. Republik Islam Iran adalah sebuah riegara modern yang memberikan porsi lebih bagi warisan dan identitas religio-kultural Iran. Tetapi ia juga sebuah eksperimen dalam upaya menciptakan negara agama yang modem. Sistem politik Iran merupakan perpaduan antara aturan otoriter ulama (fakih}dan partisipasi politik rakyat yang dilingkupi berbagai perdebatan menyangkut.hubungan antara Islam dan demokrasi.

Pada abad ke-16 ajaran Syiah resmi menjadi identitas nasionai bangsa Iran, dan sumber legitimasi politik. Seperti telah disebutkan diatas Syiah (Isdna Asyariyah) lebih banyak bersikap apolitis (quities). Namun, pada akhir abad sembilan belas dan awal_abad_kedua puluh, para ulama, teilibat aktif dalam aktivitis politik. Mereka menentang pemerintah yang bukan hanya lalim, tetapi juga telah menjual negara. dibawah_ketiak imperialis asing.

Hal ini ditunjukkan ketika menggelar "Revolusi Tembakau" pada tahun 1891-1892, para ulama secara efektif memimpin gerakan oposisi dalam aksi_embargo tembakau. Sekelompok kecil aktivis intelektual, dengan dukungan dari pedagang, rnarnpu" menunjukkan potensi mereka yang sangat besar dalam memanfaatkan pengaruh ulama atas massa rakyat untuk melakukan mobilisasijnassa. Begitu juga dalam konsesi jiguter pada 1872—ketika Syah (Dinasti Qajar) memberikan hak monopoli pembangunan jalan kereta api, perbankan dan pertambangan kepada warga negara Inggris—perlawanan digelar kembali pada 1892 yang memaksa Syah mencabut penjualan konsesi monopoli atas tembakau kepada perusahaan Inggris.

Perlawanan terus berlanjut sampai meledaknya Revolusi KonstitusionaKI905-1911), para ulama melakukan konsoHdasi kembali bersama kaum bazaari (pedagang dari pekerja) dan para pembaharu modern" (kaum cendekiawan dan nasionalis sekuler) untuk menuntut pembaharuan kqiistitusiojjal guna membatasi kekuasaan mutlak raja Dinasti Qajar.[5]

Sebelum runtuhnya kekuasaan rezim Qajar, pada akhir 1920-an dan 1930-an, Reza Syah, seorang perwira militer, merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlevi. Di bawah kekuasaan Reza (Khan) Syah (l925-1941) dan putranya Mohammad Reza Syah (1941-1979) Iran modern mulai berdiri. Terinspirasi oleh langkah Mustafa Kemal (Ataturk) di Turki, ia memusatkan perhatiannya pada mpdernisasi dan pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat, megandalkan angkatan bersenjata dan birokrasi modern. Perlu diketahui bahwa Iran di bawah Reza Syah merupakann kerajaan yang dikuasai satu dinasti dan bukan_republik, sebuali negara modern yang kebijaksanaan-kebijaksanaannya dan tujuannya adalah memperkuat iritegta_sijriasional danbukan partisipasi politik.

Reza Syah sadar bahwa untuk mendapatkan dukungan ia harus merangkul ulama. Maka, ia mengumbar janji-janji manis bagi Islam pada tahun-tahun awal kekuasaannya, dan akhirnya ia mendapatkan dukungan dari para pemimpin Syi'ah. Namun, kebijakan-kebijakannya kemudian hari sering bertentangan dengan keyakinan dan identitas Islam, bahkan mengasingkan ulama. Pemerintah memilih nama pra-Islam (Pahlevi) dan lambang-lambang para-Islam (singa dan matahari) dan melakukan langkah-langkah hukum dan pendidikan dengan landasan Barat. Pada 1928, ia mengeluarkan sebuah kebijakan yang membatasi dikenakannya pakaian keagamaan dan mewajibkan pakaian Barat untuk pria dan melarang cadar (1935). Para ulama diminimalisir perannya di dalam kekuasaan, posisi mereka digantikan oleh pengadilan, pengacara, hakim, notaris dan guru sekular modem. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan Pahlevi semakin menguntungkan kelas atas dan menengah baru serta memperlebar jurang kesenjangan sosial-ekonomi dan budaya tradisional. Pemerintahan Mohammad Reza Syah dimulai pada tahun J94_L ketika Inggris memecat Reza Khan dan menempatkan putranya itu di atas mahkota Merak. Tak jauh berbeda dengan bapaknya bahkan lebih ia semakin bergantutig pada Barat, Syah mengandalkan perlindungan dari militer dan polisi yang dilatih di Barat dan Israel. la mulai menjalankan program modernisasi sosial ekonomi model Barat yang sangat ambisius, atau sering disebut Revolusi Putih (1963-1977). Namun, tetap saja ia menekan partisipasi politik dan menerapkan tindakan kooptasi dan penindasan untuk mengontrol pihak oposisi. Ketika kekuasaan semakin otokratis di tangan Syah dan kelompok elite sekular yang berkiblat ke Barat, hubungan ulama-negara semakin memburuk, khususnya Ketika pemerintahannya semakin otokratis tahun 1970-an. Syah mengandJilkan SAVAK polisi rahasia yang dilatih olehjClA_dan_MossacL, untuk menindas kalangan oposisi (kaum nasionalis liberal-sekular, nasionalis religius dan marxis). Akibatnya kaum agama bersekutu kembali dengan kelompok-kelompok ba-aari dan melibatkan din dalam isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Maka, tak heran seandainya arena politik lebih terbuka untuk mencipU'kan peluang bagi sejumlah kekuatan politik untuk berkembang dan berjuang meruntuhkan kekuasaan. Salah satunya dipimpin oleh Ayatullah Kasyani, ia menyerukan pencabutan undang-undang sekjolarjik jjyah dan pelaksanaan hukum Islam (secara pragmatis). Kelompok lain yang lebjh kecil dan militan (dogmatis) adalah l-edaryan-( Islam. Sedangkan kekuatan politikyahg ferbesar dan tampil menentang rezim adalah Front National pimpinan Mohammad Mossadeq, ia adalah kekuatan r.asionalismc modem yang lebih sekular pada waktu itu.[6]

Kelompok yang dipimhin okh Mussadeq telah melakukan gerakan yang signifikan, seperti dalam protes tembakau. Mossadeq menghimpun suatu koalisi yang menentang tindakan Syah memberikan konsesi minyak kepada Inggris dan ketergantungan ekonomi, serta menyerukan langkah nasionalisasi Anglo-Iranian Company milik Inggris. Pertikaian ini mengakibatkan Syah lari ke pengasingan di Roma pada 1953. Namun enam hari kemudian, dia kembali ke dengan dukungan dari

Inggris dan Amerika. Dasawarsa-dasawarsa selanjutnya ditandai dengan dengan ketergantungan yang semakin besar pada Barat dan diikuti oleh pengukuhan_kembali kekuasaan mutlak raja. Partai-partai politik pun berumur singkat dan para pemimpin politik berkali-kali keluar masuk penjara (termasuk Mossadeq) . Kendati demikian, perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1962-1963, Ayatullah Khomeini tampil di panggung politik sebagai suara anti-pemerintah—di antara minoritas ulama vokal—, Islam dan Iran tengali terancam bahaya, ungkapnya.

Iran di bawah kekuasaan Mohammad Reza Syah adalah monarki konstitusional yang semu. Kendati dalam teon, Iran modern_dinaungi konstitusi 1906 versi baru—untuk membatasi monarki dan memberikan ciri islami negara tersebut—, tapi lran bukanlah sebuah negara sekular (pemisahan antara agama dan negara). Raja haruslah menjadi pengikut mazhab Ja'fari dari Syiah Itsna Asyariyah dan menjadi pelindung keyakinan tersebut, parlemen harus memasukkan lima ulama terkemuka dalam keanggotaannya untuk menjamin bahwa perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Hingga 1975, Iran mempunyai sistem dua partai. Tetapi kenyataannya yang ada hanyalah partai tunggal sebagai legitimasi Syah. Karena hubungan antara Novin Iran (Iran Baru atau Partai Pemerintah) dan Mardom (Partai Partai Oposisi Rakyat) yang saling jalin-menjalin dan lebih tepat diseTJuTsebagai oposisT pura-pufa. "Pada tahun 1975, ia menghapuskan partai-partai politik, termasuk partai Novin dan menciptakan partai tunggal, partai Rastakhiz (Kebangkitan Kembali) yang diharapkan akan menjadi gabungan semua partai.

Semakin pola ketergantungan pemerintah pada Barat SAVAK sejak pertengahan hingga akhir 1970-an, hal ini dibarengi dengan mengerasnya gerakan oposisi yang didukung sepenuhnya oleh rakyat, yang pada mulanya reformis menjadi revolusioner. Ajaran Syi'ahlah yang sebenarnya menjadi sarana yang~eTektif untuk memobilisasi gerakan massa. Dengan demikian, quitiesisme telah berubah maknanya menjadi legitimasi bagi gerakan oposisi dari kaum tersisih dan tertindas.[7]

Sistem kepemimpinan dan organises! religio-politik yang Syi'ah telah membidani lahimya jaringan pusat-pusat komunikasi dan aksi politik berskala nasional, serta memuncukan pimpinan-pimpinan yang berakar di kalangan rakyat. Seperti Ayatullah Khomeini, Murtadha Muthahhari, Taleqani dan Bahesti bersama para cendekiawan seperti Mehdi Bazargan, Ali Syari'ati, Abol Hasan Bani Sadr, Sadiq Gotbzadeh dan Ibrahim Yazdi, mereka telah mengembangkan ideologi pembaharuan yang revolusioner dan bersifat islami.

D. REPUBLIK ISLAM IRAN DAN TOKOH-TOKOH KUNCI REVOLUSI

Membicarakan revolusi Iran dan lahimya Republik Islam berarti juga mendedah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Hanya saja, karena terlalu banyak tokoh yang sebenarya sama-sama penting yang membidani lahimya Republik Islam Iran. Maka penulis membatasinya pada tiga tokoh yang paling terkenal dari Islam Iran, yaitu : Ayatullah Khomeini, Murtadha Muthahhari dan Ali Syariati.

a. Ayatullah Khomeini

Kemasyhuran Ruhulah Khomeini di Iran didapatnya melalui peiiyuasaan secara brilian atas ihnu fiqli-ushul fiqh dan filsafat (irfan-tasawwuf). Dua bidang ini pula yang membawanya menjadi seorang mujtahid (marja' taqlid). la telah mengarang berbagai buku di usia mudanya, sebagian karyanya adalah komentar atas penulis klasik. Karir keagamaannya semakin meningkat (menjadi Ayatullah) hingga 1963, ketika ia memulai melancarkan perlawanan politik terhadap Dinasti Pahlevi. Konon, kata para pengamat, Khomeini memiliki + 5.000 murid yang terscbar di aberbagai penjuru Iran.

Sejak muda, Khomeini sudah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, khususnya pada tahun 1941 (ketika umumya 39 tahun dan masih bergelar Hujja al-Islam) ia menciptakan Kasy al-Asrar (pengungkapan Rahasia-Rahasia). Di buku tersebut ia membedah secara fulgar rezim tirani ala Reza Syah sebagai budak Inggris dan penguasa anti-Islam. Kendati demikian, terjunnya Khomeini ke jalur aktivitas politik setelah gerakan oposisi Front Nasional pjmpinan Mossadeq (Moshaddiq) diberantas oleh Syah, tepatnya tahun 1963.

Sejak saat itu, Khomeini adalah pengkhotbah yang paling keras di atas mimbarnya di Qum menentang rezim. Maka, bentrokan antara rakyat dan aparat pun tak bisa dielakkan, di Qum (22 Maret 1963) dan Mashad (3 Juni 1963). Keesokan harinya (4 Juni), ia ditangkap dan dibawa ke Teheran (di penjara Qasr). Rakyat semakin jengah dan menggelar demonstrasi-demonstrasi yang dipimpin ulama, pasukan keamanan membubarkannya dengan kekerasan dan menumpas dengan kejam perlawanan para demosntran. Diperkirakan korban yang tewas sekitar 15.000 orang di Teheran dan 400 di Qum.

Kurang dari setahun, ia dibebaskan atas tekanan rakyat. Namun, ia semakin keras merryuafak"an perlawan terhadap rezim, bukannya memilimalisir serangan kepadanya. Akhimya, ia kembali dijebloskan ke penjara dan diasingkan ke Bursa di Turki (November 1964), kurang setahun ia dipindahkan ke Najaf (Irak). Najaf adalah salah satu kota suci Syi'ah. Dengan demikian, memudahkan ia melakukan komunikasi dengan umat Syi'ah di Irak maupun Iran. Maka, Syah meminta penguasa Irak untuk mengusirnya. Sebenamya ia ingin pergi ke Kuwait, hanya saja penguasa negeri-negeri muslim ditekan untuk tinggal di negerinya. lapun menuju Paris pada 1978. di "pengasingannya ia terus mengajar, menulis (misalnya Hukumai-i Islami) dan berbicara lantang menentang kebijaksanaan Syah. Kaset-kaset dan pamflet-pamflet diselundupkan ke Iran melaui mesjid-mesjid.

Setelah berakhirnya nubuwwah, otoritas dan kedaulatan diberikan kepada ulu al-amr yang dalam doktrin Syi'ah adalah para iman yang berjumlah dua belas. Imam bukanlah pembawa syari'at, melainkan hanya sebagai penjelas syari'at yang telah dibawa oleh Nabi. Dengan demikian, imam bukan hanya penguasa temporal, melainkan juga spiritual. Mereka disebut juga sebagai wali/naib. Ketika terjadinya ghaib kubra (kegai'oan panjang) imam ke-12, sampai ia kembali (zhuhur) pada akhir zaman, para ulama (mujahid) merupakan penerus tali estafeta kepemimpinan umat.

Menurut Khomeini kaum. muslimin diwajibkan. untuk mentaati ulil amri, yang dalam doktrin Syiah adalah para Imam hal ini berarti juga bahwa diwajibkan umat muslim untuk membentuk sebuah pemerintahan. Karena tak ada berguna sebuah peraturan (konstitusi), tuturnya, tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam. Lebih lanjut menurutnya perbandingan kandungan al-Qur'an mengenai urusan masyarakat dan ibadah (individual) adalah seratus bandign satu. Begitu pula halnya dengan hadist, lima puluh bagian korpus hadist, hanya tiga atau empat bagian yang berhubungan dengan kewajiaban ibadah yang bersifat individual. Di sinilah posisi negara, ungkapnya, sebagai inbtiumtn bagi pelaksanaan

undang-undang Tuhan di muka bumi. Karena hanya Allah yang mempunyai kedaulatan dan otoritas untuk membuat undang-undang. Dengan demikian, seluruh struktur negara haruslah diserahkan kepada wali. Sistem ini kemudian menjadi masyhur dengan istilah wilayah al-faqih.[8]

b. Murthada Muthahhari

Adalah tokoh terkemuka gerakan pembaharuan Islam Iran yang banyak menulis tentang filsafal sosial dan politik. Beliau juga adalah guru besar pada Fakultas Ushuluddin Universitas Tefieran.' Peranannya sangat besar dalam menentukan arah revolusi Iran, hanya saja sayangnya ia terbunuh pada tahun 1979 Konon, pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok bawah tanah yang jnenyebut dirinya Furqan. Kelompok ini tidak setuju dengan masuk ulama ke dalam ranah poltik praktis, walaupun pergerakan mereka berlandaskan Islam.

Ahl- al-Sunnah (selanjutnya Sunni) dan Syi'ah sejak lama memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat esensial secara teologis maupun po1itik. Di negara-negara Islam yang mayoritas bermazhab Sunni, para tokoh intelektual-ulama menyuarakan perubahan terhadapa konstalasi religio-politik melalui masyarakat grass root, seperti yang dilakukan oleh Afghani (yang ternyata gagal). Sedangkan di Iran — yang mayoritas bermazhab Syi'ah memiliki pendekatan lain, yaitu dengan melalui ulama. Para tokah. intelektual-ulama berasumsi bah\va rakyat bisa didorong untuk bergerak menggelar spanduk pembaharuarT Sedangkan di Iran, pembaharuan lewat jalur ulama. Hal ini disebabkan, tutur Muthahhari, karena ulama Iran tidak terikat kepada pemerintahan setempat. Dari sinilah, ungkapnya, mengapa ulama Syi'ah mampu melakukan revolusi. Tetapi, perlu dicatat, katanya, bahwa semua peristiwa sejarah tidak dapat dianggap memiliki hakekat dan konteks yang sama. Karena gerakan Islam tidak sama dengan Revolusi Perancis atau Revolusi (Bolsyevik) di Rusia.

Revolusi Iran yang terjadi pada 1979 tidak hanya dilakukan oleh buruh tertentu, melainkan meliputi seluruh lapuisan masyarakat Iran. Revolusi ini sekaligus meruntuhkan asumsi Marx tentang tritunggal yang terdiri dari agama, pemerintah dan modal yang mempengatuhi determinisme sejarah dan merupakan faktor-faktor yang berbenturan, begitupun dengan materialisme historis dan dialektis ala marx yang memposisikan ekonmi sebagai fondasi bangunan gerakan sosial dan perjuangan kelas. Lalu, apakah tujuan yang hendak dicapai dari revolusi ini? Negara demokrasikah atau terhapusnya kolonialisme, diskriminasi dan ketidakadilan? Apakah dirnaksudkan untuk melumpuhkan paham materialisme dan faham-faham lainnya? Ada dua jawaban, ungkap Mutahhari, dari pertanyaan di atas, yaitu antara iya dan tidak. Dalam artian bahwa~(Iyaysemua tujuan ituiah yariglngin dieapai~Telapl;T)isa juga tidak, karena dalam perjalanannya pasti terdapat kendala bam. Dengan demikian, tujuannya tidak terbatas pada maksud-maksud di atas, karena pada hakikatnya Islam merupakan “kesatuan yang tiuak dapai dipisah-pisahkan”, sehingga dengan tercapainya salah satu tujuan, peranan Islam tidak lantas habis. Maka yang layak menjadi pemimpin, katanya adalah para ulama agar tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan baik.

c. Ali Syari’ati

Pada tahun 1970-an, oposisi semakin mengeras terhadap rezim Syah. Masyarakat semakin sadar akan alienasi budaya dan ketergantungan Barat, sebagai ancaman terhadap identitas dan nasionalisme Iran. Adalah Jalal-e Ahmad (mantan anggota Partai Tudeh (Komunis Iran) mengeluarkan konsep garb zadegi (westrucknees/racun Barat). Hal ini nampaknya menginspirasi konsep Syari'ati tentang "kembali kepada kepribadian sendiri.

Ali Syari'ati _adalah cendcekiawan lulusan_Sorbonne Perancis di bidang sosiologi. Ia aktif dalam perjuangan menentang Reza Pahlevi dan melibatkan diri dalam oposisi dalam gerakan oposisi di Iran dan di Dunia Ketiga.[9] Di belakang hari ia ikut serta dalam Gerakan Kcmerdekaan (Nihdal-i Azadi) bersama-sama dengan dengan Ayatullah Taleqani dan Mehdi Bazargan. la mengajar sebagai dosen di Universitas Masyhad dan Teheran, di situ ia banyak menarik perhatian orang and karenanya ia terkenal di kalangan pemuda yang melibatkan dirinya dalam kegiatan religio-politik. Akibatnya pusat kajian Islam itu ditutup pemerintah dan Syari'ati ditahan. Tak lama ia dibebaskan atas desakan internasional dan diizinkan meninggalkan negerinya menuju Inggris, tetapi tak lama kemudian ia meninggal di Inggris karena serangan jantung. Hanya saja kesulitan pasti kita temui ketika membedah pcmikiran, karena konsepnya sering tumpang tindih bahkan berseberangan. Maka, Abrahamian melihal Syari'ati dengan tiga karakter yang melekat pada dirinya. Pertama, Syari'ati sebagai sosiolog. yang meretas hubungan antara teori dan praktek. Kedua, Syari'ati sebagai pemeluk faham Syi'ah fanatik yang masih menggenggam Islam sebagai "ideologi". Yang terakhir Syari'ati sebagai public speaker (penceramah umum) yang memikat banyak orang dengan artikulasi yang baik dan paling bersemangat dalam setiap agitasi-propagandanya.

Syari'ati melihat bahwa konsep tentang "kembali kepada kepribadian sendiri" belum banyak disadari oleh pemeluk agama di seluruh dunia. Adalah Aime Cezaire dan Frans Fanon (keduannya lulusan Perancis) yang pertama kali sadar akan kenyataan di atas, tetapi mereka bukan tokoh agama. Syari'ati menggubah nama kepribadian sendiri dengan kebudayaan Islam dan ideologi Islam, agar mumudahkan pengertiannya. Ideologi Islam adalah keyakjnan_yang_ akan membidani lahirnya surn,ber,JtSgadara.n. Karena selama ini, hariya Baratlah, ungkapnya, yang memiliki kebuday_aan_yang jididaya, pemangku kebenaran tunggal dan menafikan kebudayaan yang lain. Lalu, kembali kepada kepribadian yang mana, Iran pra-Islam atau Syiah?

Islam yang telah berkembang seribu tahun lamanya dan membidani lahirnya peradaban tingi. Hanya saja, pada saat ini, agama menyebabkan kcfxxlohan dan kemunduran peradabari Islam. Dengan demikian, kita harus, ungkapnya, mengembangkan Islam Progresif yang dapat menumbuhkan kesadaran. la menggunakan konsep tntidzar untuk mendedah pemikirannya.

Baginya, ajaran Islam yang asli adalah sebuah gerakan Islam intelektual yang progresif yang memijiki kekuatan social militant Karena masa ini dilingkupi oleh ghaibat yang menunggu intidhar) kedatangan “juru Selamat yang dijinjikan (promised Savoir). Intidhar adalah keyakinan akan datangnya ujung waktu (end of lime), dimana pada masa itu akan datang imam al-muntadzar yang membawa kedamaian dan perdamaian di dunia.

Syari'ati mengakui bahwa ajaran tentang imam Mahdi memang terdapat dalam korpus-korpus suci Syi'ah., tetapi seringkali doktrin torsebut diterima secara taken for granted dan diannggap masuk akal dan dapat diakui kebenarannya. Maka, menurut Syari'ati diperlukan pendekatan materialistik (rasional-empirik) untuk membuktikan

validitas ajaran agama, yang digunakan oleh para rausyanfikr (pemikir modern) non agamis (yang menolak doktrin imam Mahdi). Selama masa ghaibat, tutumya, ajaran ini dipegang kuat o!eh Syi'ah dan menyebabkan kemunduran rakyat Iran, penghambat kebebasan berkehendak dan berfikir serta hilangnya tanggung jawab sosial.

Menurutnya, di tubuh Islam terdapat dua macam irnamah, yang pertama Islam sebagai ideologi dibentuk oleh Abu Dzar dan Islam sebagai budaya digulirkan oleh Ibn Sina. Rouxyan fikr membentuk Islam sebagai ideologi dan melahirlan mujahid, scdangkan orang alim (jamaknya ulama) menjadikan Islam sebagai budaya dan memunculkan mujtahid. Ideologi Islam mengajarkan tanggung jawab sosial, kesadaran dan kepemimpinan. Maka, intidzar (yang dimaksud adalah intidzar positif/intidzar-i musbat yang berbeda dengan iniidzar-i manfi) merupakan gagasan sosial dan ajaran kemanusiaan yang kodrati. Karena setiap manusia yang hidup berarti orang menggenggam harapan pada kehidupannya. Begitu pula dengan masyarakat, baik berupa kelas maupun bangsa secara kodrati memiliki harapan bagi masa depannya. Dengan demikian, kepercayaan akan adanya "juru selamat" selalu berada dalam benak masyarakat.

Islam progresif yang diinginkan Syari'ati tidak membiarkan orang berhenti dan bernostalgia pada satu titik waktu, melainkan melihat jauh ke depan. Pada dasamya, ungkap Syari'ati, intidzar mempunyai persfektif ke depan. Karena menunggu berarti menanti datangnya masa depan (harapan) dan orang yang berpengharapan berarti hidup.

Pada masa lalu, tutur Syari'ati, penguasa melabeli pemerintahannya dengan Kisra atau Kaisar, kemudian pada saat ini menggunakan istilah Khalifah/imamah. Lalu apa yang membedakannya? Kalau sewaktu Iskandar Yang Agung secara terang-terangan datang ke Iran untuk menindas. Tetapi kedatangan Imam pada awalnva ingin menegakkan bendera keadilan, tetapi kenyataannya mereka justru menindas. Dengan demikian, kenyataan duniawi temyata berlawanan dengan kebenaran Islam. Maka, konsep intidzar berarti menyatakan tidak terhadap kenyataan yang ada sekarang dan orang yang merasa puas dengan keadaan sekarang berarti tidak beritidzar. Dengan kata lain, intidzar berarti kepastian sejarah (historical determinism). Kehendak Allah adalah kepastian sejarah, karena takdir Tuhan tidak memihak kepada kekuatan yang hcrlawanan. Kepercayaan terhadap imam al-muntadzar, dengan demikian, mempunyai arti kemenanangan terakhir dan penegakan keadilan yang secara terus menerus melawan penindasan. Gerakan ini pertama kali dipimpin oleh para nabi, kemudian ditutup dengan nabi terakhir (Muhammad) dan diteruskan oleh para imam, sedangkan pada masa ghaibah dipimpin oleh ilmu.

E. PENUTUP

Sebenarnya Republik Islam Iran adalah sebuah eksperimen Negara modern (agama), yang disebut Yamani sebagaio Teodemikrasi. Lalu apakah berarti kita membiarkan segala penindasan yang dilakukan oleh rezim Khomeini yang anti-kritik. Tentu tidak, karena seperti yang diungkapkan Syari’ati bahwa konsep Negara ini bukanlah sesuatu yang final. Karena masih banyak ketimpangan yang harus diselesaikan oleh negara Islam Iran, maka hanya dengan menerima kritiklah solusi dapat dicari dan ditemukan. Karena kritik berarti mengkonstruksi ulang tatanan yang dianggap kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Akbar S., Menemukan Islam, Membuat Sence Orang Islam dan Sejarah Masyarakat, (Mizan : Bandung).

http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/islamic_revolution.php

John L. Esposito dan John O Voll, Iran : Berkuasanya Islam Revolusioner dalam Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek, (Mizan : Bandung, 1999).

Syari’ati, Ideologi Kaum Intelektual, (Mizan : Bandung, 1993), cet. V.

Syirazi, Nasir Makarim, Inilah Aqidah Syi’ah, (Jakarta : Al-Huda, 1423 H),

Yamani, Sejarah Perkembangan Teori Politk Syiah dalam Filsafat Politik Islam Antara al-Farabi dan Ayatullah Khoemeini, (Mizan : Bandung, 2002)

, Ayatullah Khomeini dan Dasar-Dasar Pemikirannya, , (Mizan : Bandung,)



[2] Nasir Makarim Syirazi, Inilah Aqidah Syi’ah, (Jakarta : Al-Huda, 1423 H), cet. II, hal. 105

[3] Yamani, Sejarah Perkembangan Teori Politk Syiah dalam Filsafat Politik Islam Antara al-Farabi dan Ayatullah Khoemeini, (Mizan : Bandung, 2002), hal. 102-108

[4] Akbar S. Ahmed, Menemukan Islam, Membuat Sence Orang Islam dan Sejarah Masyarakat,, (Mizan : Bandung), hal. 79

[5] Akbar S Ahmed, hal. 22-23

[6] John L. Esposito dan John O Voll, Iran : Berkuasanya Islam Revolusioner dalam Demokrasi di Negara-negara Muslim : Problem dan Prospek, (Mizan : Bandung, 1999), hal. 66-74.

[7] John L. Esposito dan John O Voll, Op.Cit., hal 76-78

[8] Yamani, Ayatullah Khomeini dan Dasar-Dasar Pemikirannya, , (Mizan : Bandung,) hal, 110-114

[9] Ali Syari’ati, Ideologi Kaum Intelektual, (Mizan : Bandung, 1993), cet. V, hal. 15

0 komentar: